Ilmuwan Politik dari Australia Bahas IKN Warisan Pemerintah Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia —

Ilmuwan politik dan keamanan internasional Universitas Murdoch Australia Ian Wilson bicara soal megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim yang dibangun di era pemerintahan Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi).

Kepada Al Jazeera, ia menilai proyek IKN jadi simbol warisan masa pemerintahan Jokowi yang mencerminkan menurunnya demokrasi di RI.

“Pertama, (IKN menunjukkan) pemerintahan yang semakin otokratis dan terpisah dari kedaulatan rakyat, mengingat IKN secara fisik Berniat jauh dari masyarakat sipil yang dinamis yang Sebelumnya menjadi dasar konsolidasi demokrasi di Indonesia,” ujar Wilson, Sabtu (17/8).

Menurutnya, hal ini Berniat memisahkan pemerintah dari kompleksitas dan kontradiksi di Jakarta, yang dinilai mencerminkan kondisi di Tanah Air.

“Serta ekspresi kedaulatan rakyat dan lembaga-lembaga, seperti unjuk rasa, Penolakan, dan mobilisasi, yang Sebelumnya menjadi bentuk-bentuk penting dari check and balance terhadap kekuasaan,” jelas Wilson lebih lanjut, dikutip dari Al Jazeera.

Sementara peneliti senior ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura, Siwage Dharma Negara, mengatakan kepada Al Jazeera konsep pembangunan IKN Merupakan “proyek jangka panjang untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan masalah di Jakarta”.

Menurutnya, waktu Setiap Saat menjadi keprihatinan utama dalam pembangunan IKN.

“Pemerintah berargumen bahwa ‘Bila tidak Hari Ini, kapan lagi?’ Bila ditunda, Kemungkinan tidak Berniat pernah terjadi,” jelasnya.

“Bagi mereka yang tidak setuju, waktunya dianggap tidak tepat karena ekonomi Baru saja tidak bagus, jadi tergantung dari sisi mana kita melihatnya,” imbuh Negara lebih lanjut.

Ketergantungan Berniat Penanaman Modal asing

Lebih lanjut, Wilson menilai ketergantungan pada Penanaman Modal asing menunjukkan kontradiksi dari ibu kota baru tersebut.

Sampai saat ini Juli 2024, Al Jazeera mengatakan Penanaman Modal di IKN Sebelumnya mencapai US$6,2 miliar atau Rp97,32 triliun (asumsi kurs Rp15.697 per Mata Uang Asing AS), atau sekitar 15 persen dari perkiraan total Penanaman Modal yang dibutuhkan.

Menurut pemerintah, Sebelumnya diterima sekitar 369 surat pernyataan minat dari para investor yang sebagian besar dari Singapura.

Sampai saat ini Di waktu ini, dua perusahaan Singapura Sebelumnya menandatangani perjanjian termasuk Nusantara State Power Investment Corporation (SPIC) dan JOE Gree. Keduanya Berniat terlibat dalam energi terbarukan dan pengelolaan limbah.

“Ketergantungan besar pada Penanaman Modal asing untuk membangun IKN, yang dijual dengan syarat-syarat dan pengecualian dengan janji manis, tidak hanya gagal, tetapi Bahkan sangat bertentangan dengan retorika nasionalis yang mendasari proyek ini: ibu kota negara yang dibangun dengan uang asing,” ujar Wilson.

(del/bac)