Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi Pemberantasan Pencurian Uang Negara (KPK) mendalami dugaan keterlibatan Komisaris Utama PT Mineral Trobos, David Glen Oei (DGO) dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba (AGK).
David Glen Sebelumnya pernah diperiksa KPK sebagai saksi pada Selasa, 8 Oktober 2024.
“Sementara didalami,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika saat dihubungi wartawan pada Jumat, (15/11)
Kata Ia, tidak menutup kemungkinan Penyidik KPK Nanti akan kembali meminta keterangan terhadap saksi David Glen terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Abdul Gani. Meskipun demikian, Tessa mengaku belum mendapat informasi lebih lanjut dari penyidik terkait jadwal pemeriksaan terhadap saksi tersebut.
“Masih menunggu update dari penyidiknya (untuk dipanggil kembali David Glen),” ujarnya.
Diketahui, Komisaris Utama PT. Mineral Trobos, David Glen Oei Pernah terjadi memenuhi panggilan Penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret Gubernur Malut nonaktif, Abdul Gani Kasuba di Gedung KPK pada Selasa, 8 Oktober 2024. Usai diperiksa, David Glen bungkam.
“Saksi didalami terkait dengan kepemilikan aset tersangka AGK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan Selasa, 8 Oktober 2024.
Diketahui, ada puluhan perusahaan dari 57 blok tambang yang izinnya diloloskan oleh Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gerindra Malut, Muhaimin Syarif. Hal itu terungkap lewat persidangan Muhaimin Syarif.
Sementara Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa Muhaimin Syarif memang mengurusi Sebanyaknya perusahaan untuk diloloskan di wilayah Malut. Muhaimin Syarif bisa meloloskan Sebanyaknya perusahaan tersebut karena kongkalikong dengan Abdul Gani Kasuba.
“Muhaimin Syarif ini memang mengurusi beberapa orang,” ujar Asep Guntur.
Asep menuturkan, Manakala ada pihak yang ingin mengurus izin perusahaan terutama di bidang tambang bisa diurusi dengan mulus oleh MS. Termasuk diduga Sebanyaknya perusahaan milik David Glen.
“Memang perusahaannya bukan punya Pada akhirnya bukan milik Ia aja (David Glen). Ada yang miliknya Ia (MS) ada yang miliknya David,” ungkapnya.
Sementara Pegawai Kementerian ESDM, Cecep dalam keterangannya sebagai saksi di Lembaga Peradilan Tipikor pada Lembaga Peradilan Negeri Ternate menyebut ada ratusan WIUP atau blok tambang yang diurus terdakwa Muhaimin Syarif bersama dua Kepala Dinas di Pemerintah Provinsi Malut.
Merujuk pada rekapan data yang dikantongi Kementerian ESDM, kata Cecep, mulai dari tahun 2021 itu sebanyak 107 usulan WUP yang diurus dan ada empat blok tambang yang disetujui.
“107 usulan penetapan WIUP, beberapa usulan Sebelumnya ada PT-nya. Kalau dalam aturan itu tidak ada penyebutan nama PT. Oleh karena itu, di tahun 2022, kita sampaikan rekapan WIUP dari Gubernur Malut itu ada catatan yaitu saling tumpang tindih,” kata Cecep pada Kamis, 14 November 2024.
Seingat Cecep, Sebanyaknya WUP yang disetujui Merupakan Blok Marimoi, Lelilef Sawi, Fpli dan Kaf. Keempat itu Sebelumnya diterbitkan dan Sebelumnya pada WUP eskplorasi dengan jangka waktu 8 tahun.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
