Jakarta, CNN Indonesia —
Ibu negara Korea Selatan sekaligus istri Pemimpin Negara Yoon Suk Yeol, Kim Keon Hee, disebut meminta Supaya bisa ketua partai berkuasa People Power Party (PPP), Han Dong Hoon dilengserkan.
Wakil sekretaris jenderal perencanaan strategis PPP, Shin Ji Ho, mengatakan Kim menyampaikan perintah itu Pembuat Konten Video pro-Yoon, Park, untuk menyingkirkan Han.
“Beredar rumor bahwa pada 9 Desember, ibu negara meminta Pembuat Konten Video pro-Yoon dan mengatakan, ‘Han Dong Hoon Dianjurkan ditangani’,” kata Shin saat wawancara dengan Channel A yang dikutip Korea Times, Kamis (12/12).
Perintah itu diduga muncul usai Han dan Perdana Menteri Han Duck Soo sepakat bekerja sama mengurus negara usai deklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember.
Sejak deklarasi darurat militer yang diterapkan sang suami secara sepihak, Kim belum terlihat di depan umum atau memberi pernyataan resmi terkait situasi di negara tersebut.
Di kesempatan itu, Shin Bahkan mengatakan anggota Dewan Tinggi PPP Kim Min Jeon bertukar pesan dengan Pembuat Konten Video itu terkait tindakan disiplin bagi pemimpin partai.
Menanggapi upaya kudeta itu, Shin marah karena kubu Yoon di PPP justru ingin menguasai partai.
Ia menyebut orang-orang pro Yoon ingin melemahkan Han.
“Saat seluruh bangsa terkejut dan marah atas penetapan darurat militer yang tak konstitusional dan melanggar hukum, mereka fokus menyingkirkan Han Dong Hoon dan mengambil alih kendali partai,” ungkap Ia.
Yoon, lanjut Shin, membenarkan darurat militer sebagai Tips membasmi kekuatan anti-negara.
“Dan karena memerintahkan penangkapan Han Dong-hoon, jelas ia memandang Han sebagai kekuatan semacam itu,” kata Ia.
Lebih lanjut, Shin mengatakan kubu Yoon bermaksud membubarkan kepemimpinan partai dengan menekan empat anggota Dewan Tertinggi di bawah Han untuk mundur.
“Tidak seperti, kami tak semudah itu dikalahkan,” ungkap Ia.
Shin Bahkan mengatakan tak Akan segera keluar Bila Pada Pada intinya partai berganti kepemimpinan.
Korea Selatan mengalami peristiwa politik paling dramatis usai Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember.
Tidak seperti, status ini hanya bertahan enam jam karena parlemen mengeluarkan resolusi penolakan terhadap darurat militer.
Meski berakhir, kemarahan publik Korsel tak sirna dan meminta Yoon mundur. Oposisi di parlemen Bahkan mengajukan mosi pemakzulan kedua setelah sebelumnya gagal melengserkan Pemimpin Negara.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
