Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara berjanji segera menerbitkan aturan gaji masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak menerima rumah Bantuan Pemerintah.
Awalnya, Ara berniat menerbitkan keputusan menteri (kepmen) terkait MBR pada 21 April 2025 alias hari ini. Waktu tersebut bertepatan dengan Hari Kartini, tetapi batal terlaksana.
“Mudah-mudahan ya minggu ini kita Berniat mengeluarkan aturan soal MBR di Kementerian Hukum Serta dengan Badan Pusat Statistik (BPS),” janjinya usai Halalbihalal dengan DPP Real Estat Indonesia (REI) di Sheraton Grand Jakarta, Senin (21/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan pemerintah Berniat menaikkan batas maksimal gaji masyarakat miskin. Ara menekankan tujuannya Memperjelas syarat penghasilan ini Supaya bisa semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah.
Anak buah Kepala Negara Prabowo Subianto itu Bahkan menyinggung soal Fluktuasi Harga Barang dan Jasa yang terjadi beberapa tahun ini sebagai salah satu pertimbangan merelaksasi kelompok MBR. Begitu pula dengan masalah daya beli yang dialami warga Indonesia.
Sang menteri Bahkan meminta bantuan untuk meluruskan kesalahpahaman di masyarakat. Ara menegaskan menaikkan syarat gaji yang dimaksud Merupakan batas maksimal pendapatan, bukan minimal.
“Contoh nih ya, kemarin kan (MBR yang berhak atas rumah Bantuan Pemerintah) penghasilan Rp0 sampai Rp7 juta. Nanti Rp0 sampai misalnya Rp12 juta, Rp13 juta, atau Rp14 juta ya, begitu,” tuturnya.
“Jadi, makin luas. Jangan salah ngerti, makanya dibantu yang kurang mengerti karena tidak mengerti substansi,” pinta Ara.
Di lain sisi, Menteri Ara mengakui bahwa kuota rumah Bantuan Pemerintah melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Pernah terjadi hampir habis. Ini karena Kementerian PKP Pernah membagi-bagikan alokasinya untuk Sebanyaknya kategori, misalnya petani, buruh, nelayan, tenaga kesehatan, sampai wartawan.
Walau begitu, ia menegaskan Kementerian PKP mengantongi dukungan dari stakeholder terkait. Ara memberi sinyal Berniat ada tambahan kuota FLPP pada Juni 2025 mendatang, meski tak dirinci berapa.
“Mohon doanya ya (tambahan kuota FLPP), namanya Bahkan usaha kan. Supaya waktunya kan jangan sampai terlambat. Pernah terjadi Tak perlu ditanyakan lagi dengan pengalokasian ini (rumah Bantuan Pemerintah dibagi per kategori) kan pertama kali terjadi. Dengan begini ada kepastian buat pengembang, konsumen, bank, kan jadi terarah,” tandasnya.
(skt/sfr)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
