Jakarta, CNN Indonesia —
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut APBN 2025 di tahun pertama pemerintahan Kepala Negara Prabowo Subianto terbatas.
Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas Eka Chandra Buana menyinggung bagaimana pemerintah Sebelumnya Harus berpikir mencari Penanaman Modal non-APBN. Terlebih, ada arahan penghematan kas negara tahun ini senilai Rp306 triliun.
“Jadi, kita melihat bahwa selama selama ini kalau hanya (mengandalkan APBN), tadi Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) Sebelumnya menyampaikan APBN kita terbatas,” kata Eka dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Banten, Kamis (30/1).
“Kita tahu bahwa di awal tahun ini (2025) belum apa-apa Sebelumnya ada pemotongan Rp300 triliun (efisiensi Rp306 triliun) di situ (APBN 2025). Artinya, kita tidak hanya bisa mengandalkan APBN,” tegasnya.
Target mengejar Penanaman Modal non-APBN ini merupakan satu dari 8 strategi plus 1 langkah kebijakan akselerasi Peningkatan Ekonomi di era Prabowo. Ada Bahkan Skor belanja negara yang difokuskan pada produktivitas.
Skor-Skor belanja tersebut utamanya dianggarkan untuk makan bergizi gratis. Lalu, pada bahan paparan Bappenas dijelaskan ada belanja untuk pembangunan 3 juta rumah, lumbung pangan nasional dan desa, sekolah Terdepan, hilirisasi lanjutan Ke arah electric vehicle (EV), dan lain-lain.
Sedangkan penghematan Rp306,69 triliun tertuang dalam Instruksi Kepala Negara (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Pos yang Berencana dipangkas Prabowo Merupakan belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp256,1 triliun serta pemotongan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.
Berikut 8 strategi + 1 langkah kebijakan akselerasi Peningkatan Ekonomi era Prabowo:
1. Peningkatan produktivitas pertanian Ke arah swasembada pangan
2. Industrialisasi (hilirisasi) padat karya, berorientasi Penjualan Barang ke Luar Negeri, dan berkelanjutan
3. Ekonomi biru dan ekonomi hijau
4. Pariwisata dan ekonomi kreatif
5. Perkotaan sebagai pusat Peningkatan Ekonomi
6. Transformasi digital
7. Penanaman Modal berupa foreign direct investment (FDI) berorientasi Penjualan Barang ke Luar Negeri dan Penanaman Modal non-APBN
8. Belanja negara untuk produktivitas
– Makan bergizi gratis
– Pembangunan 3 juta rumah
– Lumbung pangan nasional dan desa
– Sekolah Terdepan
– Hilirisasi lanjutan EV
– dan lain-lain
9. Deregulasi perizinan, kebijakan fiskal dan moneter, serta keuangan pro-growth.
(skt/pta)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA