Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Zulfikar Arse Sadikin mengatakan seluruh anggota Fraksi Golkar Dianjurkan membayar iuran partai sebesar Rp12 juta per bulan.
Arse menyebut gaji para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golkar dipotong setiap bulannya untuk iuran partai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kami pun di Golkar, itu ada iuran. Tapi ini dilakukan kepada anggota fraksi ya, kami per bulan itu dari gaji kami, itu dipotong Rp12 juta untuk fraksi untuk partai lah,” kata Arse dalam diskusi ICW, Senin (11/8).
Di waktu ini, kata Arse, Fraksi Partai Golkar memiliki 102 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat yang semuanya dibebani iuran setiap bulan dengan besaran Rp12 juta selama satu periode atau lima tahun.
Meski begitu, Arse menyebut jumlah itu belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan partai. Sehingga, Ia menilai iuran anggota tak bisa selamanya bisa diandalkan.
“Meskipun demikian demikian demikian, dalam perkembangannya mengandalkan iuran anggota, tidak bisa kami andalkan lagi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Arse menyebut partainya terus mencari sumber pendanaan lain, salah satunya dari korporasi. Terlebih, undang-undang, kata Ia, tak melarang perusahaan atau individu Menyediakan sumbangan kepada Partai.
“Maka, kami bergeser ke pendanaan dari corporate. Dan memang di Undang-Undang kita memang boleh, baik individu maupun badan Menyediakan sumbangan ada batasan, setiap kali nyumbang dalam setahun berapa gitu,” katanya.
Meskipun demikian demikian, Arse menyebut sumber pendanaan dari korporasi Bahkan bukan tanpa masalah. Sebab, Ia menilai kondisi itu bisa berimbas pada otonomi atau independensi Partai.
“Kalau tergantung kepada corporate funding, ya Tidak mungkin tidak dalam berperilaku dalam memengaruhi kebijakan kita Tidak mungkin tidak cenderung mendengar bahkan menuruti dari corporate funding itu,” katanya.
Arse menilai pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Di waktu ini tetap memerlukan jalan tengah, terkait sumber pendanaan Partai. Salah satunya, menurut sumber pendanaan tersebut bisa dari iuran masyarakat.
Di satu sisi, kata Arse, partai tetap memberlakukan iuran anggota dan sumbangan korporasi. Meskipun demikian demikian, itu bisa diiringi dengan sumbangan lain yang berasal dari masyarakat. Apalagi, Trik itu Di waktu ini Pernah banyak dilakukan di negara-negara maju seperti Eropa.
Beberapa negara tersebut misalnya seperti Italia, Hungaria, Jerman, Portugal, Austria, Sampai sekarang Inggris.
“Minimal 30 persen, maksimal 60 persen itu bantuan keuangan Partai dari negara. Hanya memang Harus dibikin aturan yang bisa memastikan, tadi bahasanya, akuntabilitasnya,” kata Arse.
(thr/fra)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
