Jakarta, CNN Indonesia —
Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dijadwalkan bertemu dengan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) hari ini, Senin (2/2) sore.
Pertemuan yang digelar secara daring itu Nanti akan membahas Sebanyaknya permintaan MSCI, terutama terkait transparansi kepemilikan saham data Sampai sekarang tata kelola free float.
Penjabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik berharap pembahasan dengan MSCI dapat mencapai kesepakatan dalam waktu dekat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saya dengan tim dan OJK Bahkan Nanti akan hadir,” kata Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Minggu (1/2) dikutip Detikfinance.
Jeffrey menargetkan kesepakatan dengan MSCI dapat dirampungkan dalam bulan ini. Ia Bahkan meminta investor tetap bersikap rasional dalam mengambil keputusan Penanaman Modal, di tengah dinamika pasar yang terjadi belakangan ini.
“Kami tidak pada posisi memperkirakan pergerakan indeks. Yang kami yakinkan Merupakan tidak ada persoalan sama sekali. Semuanya baik-baik saja,” tegasnya.
Dalam pertemuan dengan MSCI, BEI Nanti akan menyampaikan komitmen peningkatan transparansi data kepemilikan saham, termasuk penyediaan data pemegang saham secara lebih umum, mencakup pemilik saham di bawah 5 persen.
Komitmen tersebut, kata Jeffrey, mulai diterapkan pada awal Februari. Ditambah lagi, BEI Bahkan Nanti akan menyesuaikan klasifikasi investor Supaya bisa sejalan dengan praktik bursa global.
“Kami Nanti akan menambahkan kategori lain dalam klasifikasi investor sesuai yang diharapkan MSCI. Ini mencakup sovereign wealth fund (SWF), private equity (PE), investment advisor, discretionary fund, dan lain-lain,” ujarnya dalam Dialog Pelaku Bursa Efek.
Sementara itu, masukan terkait peningkatan transparansi pasar Bahkan datang dari investor asing. CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan investor global mendorong Supaya bisa ambang batas pelaporan kepemilikan saham diturunkan dari 5 persen menjadi 1 persen.
“Kalau Di waktu ini yang Harus dibuka investornya itu kalau di atas 5 persen. Nah, mereka bilang kalau bisa itu diturunkan,tidak hanya dibatas 5 persen. Karena di beberapa negara seperti India itu 1 persen, yang lain 2 persen,” kata Rosan di BEI, Minggu (1/2).
Menurut Rosan, ambang batas 5 persen dinilai masih terlalu tinggi dan berpotensi membuka ruang pembentukan harga saham yang tidak wajar.
“Karena aksi untuk penciptaan harga yang semu Nanti akan menjadi sangat-sangat sulit, karena investornya Nanti akan terbuka. Jadi kalau mereka melakukan tindakan itu Pernah terjadi Tak perlu ditanyakan lagi Nanti akan terdeteksi. nah, itu salah satu masukan dari investor luar yang saya terima,” ujarnya.
Rosan mengatakan masukan tersebut Pernah terjadi ia sampaikan kepada BEI dan OJK untuk ditindaklanjuti. Investor asing, lanjutnya, Bahkan mengapresiasi rencana otoritas Bursa Efek Indonesia menaikkan Syarat minimum free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen.
“Mereka Menyajikan sinyal yang positif karena beberapa reform yang Nanti akan dilakukan ini. Mereka Bahkan Pernah terjadi mendengar di beberapa media, yang mereka apresiasi Merupakan peningkatan floating menjadi 15 persen,” pungkas Rosan.
Di waktu ini, BEI menetapkan Syarat free float minimum sebesar 7,5 persen bagi emiten Supaya bisa tetap tercatat di bursa. Peningkatan porsi saham yang beredar di publik dinilai dapat Mengoptimalkan likuiditas serta Mengoptimalkan stabilitas pergerakan harga saham.
(pta)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
