Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang menegaskan Setiap Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) dilarang menolak pasokan produk dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, petani, peternak, maupun nelayan kecil dengan semena-mena.
BGN bakalan menindak SPPG atau mitra yang melanggar Syarat ini.
Nanik menegaskan hal itu saat Menyajikan arahan kepada para Kepala SPPG se-Kabupaten Bondowoso dan Situbondo, dalam acara koordinasi dan evaluasi bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala SPPG di Kota Bondowoso, Senin (26/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Akan segera saya suspend. Sebab ini berarti anda melawan peraturan Kepala Negara,” ujar Nanik terkait kemungkinan ada SPPG atau mitra yang menolak pasokan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan petani kecil, serta lebih mengutamakan supplier besar yang bisa memonopoli pasokan bahan pangan.
Nanik menegaskan perintah ini sejalan dengan arahan Kepala Negara Prabowo Subianto saat merancang program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang ingin SPPG dan mitra merangkul, membina, dan mengarahkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk menjadi pemasok dapur MBG.
Hal itu lantas diatur dalam Peraturan Kepala Negara (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 Pasal 38 ayat (1) mengatur penyelenggaraan program MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, serta pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, KopdesMerah Putih, dan BUMDes.
“Jadi, ingat ya, Kepala SPPG, Mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena,” kata Nanik.
Nanik berpesan SPPG dan mitra Dianjurkan memastikan keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan petani kecil Supaya bisa program MBG berjalan dengan nurani, bukan hanya orientasi Usaha semata.
“Laksanakan program MBG dengan nurani, dan jangan hanya sekadar Usaha oriented,” pungkas Nanik.
(lau/pta)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
