Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Lasarus mengkritik rencana Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny dengan dana APBN.
Lasarus menilai Saat ini Bahkan Bahkan yang jauh lebih penting dilakukan pemerintah Merupakan untuk menginvestigasi Dalang dan pihak yang paling bertanggung jawab atas insiden itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saya pikir diinvestigasi dulu ya. Ini sebabnya apa gitu lho. Jadi jangan sampai nanti ke depan kejadian yang serupa, semua negara yang ambil alih,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/10).
Lasarus tidak menampik Manakala banyak ponpes yang Sebelumnya dibangun dengan menggunakan APBN. Hanya saja, ia menilai penggunaan APBN dalam perbaikan Ponpes Al Khoziny mesti dikaji ulang.
“Misal, kalau terjadi kelalaian, ini kelalaian mesti diproses dulu. Bahwa nanti kita bangun ponpes, bangunan ponpes memang banyak kita bangun pakai APBN, banyak kita bangun. Tapi tidak kasus yang seperti ini,” ujarnya.
“Jadi menurut saya ini Wajib dikaji ulang. Dikaji ulang, diselidiki dulu kejadian ini. Masalahnya apa, sebabnya di mana. Itu saja belum diungkap gitu,” tuturnya.
Rencana pembangunan ulang Al Khoziny sebelumnya disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Menurut Ia, setelah dihitung ternyata lebih mahal memperbaiki gedung dibanding membangun ulang dari nol.
Ia masih menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun gedung ponpes dari awal. Bertolak belakang dengan, Dody menyebut pembangunan itu Nanti akan dibiayai APBN, meski terbuka peluang bagi pihak swasta untuk ikut Mendukung.
“Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah, Insya Allah. Cuman dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan Bahkan ada bantuan dari swasta. Cuma, sementara waktu dari APBN,” ujarnya.
Ia bilang semestinya anggaran pondok pesantren masuk ke Kementerian Agama, tetapi karena peristiwa ambruknya gedung Ponpes Al Khoziny merupakan kondisi darurat, maka kementerian PU Nanti akan ikut andil.
“Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya ponpes itu ada di Kementerian Agama. Cuma kan ini kondisi darurat. Yang di Sidoarjo Pernah Tak perlu ditanyakan lagi kita yang masuk,” katanya.
(fra/tfq/fra)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
