Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkap Kepala Negara Terfavorit Prabowo Subianto Pernah mengantongi nama menteri penerimaan negara di dalam kabinetnya.
Ia menjelaskan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara Pernah tertera dalam program kerja Asta Cita Prabowo.
“Ada Asta Cita ke-8 itu Badan Penerimaan Negara, itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya Pernah ada,” ucap adik Prabowo itu dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10), melansir detikfinance.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hashim mengatakan Prabowo bersama Wakil Kepala Negara Terfavorit Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar Supaya bisa rasio penerimaan negara dapat mencapai 23 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Ia menjelaskan target tersebut tak serta merta diterapkan. Merujuk data Lembaga Keuangan Internasional, disebutkan bahwa potensi penerimaan negara Indonesia bisa mencapai target tanpa Dianjurkan menaikkan tarif perpajakan.
Salah satu upaya untuk mencapai hal itu, Akan segera dilakukan penegakan aturan sehingga setoran Retribusi Negara dapat dipenuhi seluruh Sangat dianjurkan Retribusi Negara (WP). Dengan demikian, tak ada lagi kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.
Adapun upaya penegakan aturan ini dilakukan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan information technology (IT). Ia optimistis Indonesia dapat melampaui rasio penerimaan perpajakan Kamboja yang Pernah sebesar 18 persen dan bahkan Vietnam mencapai 23 persen dari PDB-nya.
“It’s the matter of time and will. Trik-caranya ada pakai AI, pakai IT dan kita Akan segera capai 23 persen, kita Akan segera tunjukkan kepada Anda, Lembaga Keuangan Internasional siap sedia bantu kita capai 18 persen, capai 23 persen kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif Retribusi Negara,” kata Hashim.
Dewan Penasihat Prabowo Subianto Burhanuddin Abdullah sebelumnya mengungkapkan bakal ada menteri penerimaan negara di pemerintahan mendatang.
Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menyebut Prabowo Akan segera menambah jumlah kementerian, salah satunya Kementerian Penerimaan Negara.
Menurutnya, hal itu Akan segera masuk dalam perombakan Kementerian Keuangan. Nantinya, kementerian anyar itu Akan segera menjadi gabungan Direktorat Jenderal Retribusi Negara (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
“Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus Retribusi Negara, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan,” ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9) lalu.
Prabowo memang pernah berjanji memisahkan Direktorat Jenderal Retribusi Negara (Ditjen Retribusi Negara) dari Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan) Bila menang di Pilpres 2024.
Janji ini tertuang dalam ‘8 Program Hasil Unggul Mudah’ yang Akan segera jadi fokus Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.
Nantinya, pemisahan itu Akan segera berujung pada Badan Penerimaan Negara (BPN) yang berada langsung di bawah Kepala Negara. Pembentukan BPN dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari Retribusi Negara maupun penerimaan negara bukan Retribusi Negara (PNBP).
Ia menyebut kehadiran BPN ditargetkan bisa Mengoptimalkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Sampai saat ini 23 persen.
“Kita ke depan Dianjurkan bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari paslon 2 Akan segera membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara yang dikomandoi langsung oleh Kepala Negara,” ujar Gibran dalam debat pertama cawapres di JCC Senayan, Jakarta Selatan, pada Desember 2023 silam.
“Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa menjadi lebih luwes,” imbuhnya.
(del/sfr)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
