Kepala Negara Federasi Brunei Dipecat Usai Skandal Pemain Tonton Striptis

Jakarta, CNN Indonesia —

Kepala Negara federasi sepak bola Brunei (FABD) Haji Feisal bin Haji Eusoff Patail dipecat dari jabatannya karena skandal pemain menonton tari striptis.

Pemecatan tersebut diperintah Sultan Brunei Hassanal Bolkiah pada Sabtu (23/11). Ini dilakukan karena FABD yang bertanggung jawab atas insiden tari striptis.

Hal tersebut tertuang dalam pemberitaan Borneo Bulletin pada Sabtu (23/11). Kementerian Pemuda dan Gerakan Brunei pun menyetujui pemecatan tersebut.

“Atas perintah Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Brunei Darussalam, Menteri Kebudayaan, Pemuda dan Gerakan dengan ini mengumumkan bahwa Yang Mulia Sebelumnya memerintahkan Supaya bisa Haji Feisal bin Haji Eusoff Patail dicopot dari jabatan Kepala Negara Asosiasi Sepak Bola Brunei Darussalam dengan efek langsung. Selanjutnya, tindakan hukum Akan segera diambil terhadapnya karena menantang wewenang Yang Mulia.”

Dalam pemberitaan tersebut dinyatakan bahwa keputusan Sultan Brunei ini berlaku mulai 23 November. Ini diputuskan setelah dilakukan investigasi oleh pemerintah.

Sebelumnya, beredar luas di media sosial pemain Tim nasional Brunei mengunjungi sebuah bar seusai Liga uji coba melawan Rusia di Krasnodar pada 15 November. Dikutip dari Gazeta Eskpress, pemain Tim nasional Brunei hadir di Tim striptis bersama rekannya. Mereka minum-minuman keras, merokok, dan berjoget.

Peristiwa ini membuat pemerintah Brunei melakukan investigasi. Kementerian Pemuda dan Gerakan Brunei (MCYS) berjanji Akan segera menindak tegas semua pihak yang terlibat.

Sejauh ini belum ada keputusan dari MCYS kepada pemain yang terlibat. Hukuman baru diberikan kepada Kepala Negara FABD sebagai otorotas tertinggi sepak bola.

Justru, hal ini bisa menimbulkan Hukuman dari FIFA. Pasalnya FABD merupakan badan otonom di lingkup sepak bola yang tidak boleh diintervensi oleh pemerintah setempat.

(abs/ptr)