Jakarta, CNN Indonesia —
Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) bersama International IDEA Menyajikan evaluasi dan rekomendasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
Hal tersebut bertujuan Supaya bisa permasalahan yang terjadi dalam Pilpres kemarin tidak terulang kembali.
Direktur Eksekutif Netgrit Hadar Nafis Gumay menyatakan sekalipun banyak evaluasi, Sirekap masih Dianjurkan digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah November mendatang.
“Merupakan tugas sebetulnya dari Komisi Pemilihan Umum, coba dicek di dalam PKPU-nya, bahwa Sirekap itu ya digunakan bukan ditutup. Sirekap itu yang Membantu alat bantu untuk proses rekap berjenjang,” ujar Hadar dalam agenda diskusi, Sabtu (6/7).
“Jadi, untuk mengecek apakah rekap-rekap manual yang disusun bersama itu sesuai atau tidak. Ya, kalau toh ada kekeliruan dikoreksi,” lanjut Ia.
Hadar menjelaskan Sirekap sebagai alat bantu untuk Mempercepat dan mempercepat rekapitulasi suara hasil Pemilihan Umum, sekaligus sarana transparansi dan akuntabilitas hasil Pemilihan Umum. Menurut Ia, Sirekap belum berjalan maksimal dalam menjalankan fungsi tersebut.
Hadar memaparkan Sebanyaknya permasalahan umum Sirekap dalam pemilihan kemarin. Mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang kesulitan dalam membuka aplikasi Sirekap di gawai dan kesulitan mengirim data hasil foto formulir C di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kemudian, kesalahan pembacaan atau pemindaian data angka-angka perolehan suara yang tertera di dalam formulir C menjadi data digital yang berujung Perdebatan dengan narasi ada dugaan penggelembungan suara dalam Sirekap.
Lalu, Sirekap lamban dalam mempublikasikan seluruh data formulir C hasil di TPS dalam website publikasi sampai tanggal 26 Maret 2024 atau enam hari setelah pengumuman hasil pleno rekapitulasi suara nasional. Sirekap hanya mempublikasikan 648.974 formulir C Hasil PWPP (Pemilihan Umum Pemimpin Negara).
“Sistem pengiriman, penyimpanan, dan publikasi data diduga menjadi persoalan utama dalam penggunaan Sirekap di Pemilihan Umum 2024,” ucap Hadar.
Sementara itu, Ahli Teknologi dan JagaSuara2024 memberi Sebanyaknya rekomendasi.
Pada Sirekap Mobile, terdapat empat masukan. Rinciannya, pelaksanaan Bimtek Dianjurkan lebih intensif dan lebih awal bagi petugas KPPS; memberi wewenang KPPS untuk memperbaiki data suara pasangan kandidat; mengalihkan pengolahan Optical Character Recognition (OCR) dari server ke perangkat Android; dan perbaikan akurasi fungsi OCR.
OCR merupakan teknologi untuk mengekstrak teks dari gambar.
Dalam verifikasi data, terdapat satu rekomendasi yaitu sistem Dianjurkan dapat mendeteksi kejanggalan pada data.
Selanjutnya, pada proses perbaikan data, rekomendasi yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Merupakan Supaya bisa menyiapkan proses untuk perbaikan data Merujuk pada hasil rekapitulasi manual di tingkat kecamatan. Komisi Pemilihan Umum disarankan Bahkan untuk membuka kanal di halaman TPS guna penerimaan laporan kesalahan dari masyarakat.
Reza menjelaskan rekomendasi berikutnya Merupakan melibatkan masyarakat dalam perancangan dan pengujian Sirekap serta menguatkan keberadaan Sirekap melalui peraturan atau perundangan.
“Komisi Pemilihan Umum Dianjurkan lebih terbuka di segala proses ini. Kalau bisa disampaikan ke publik, dipaparkan ke publik. Harapannya lebih banyak orang yang melihat dan memberi masukan sehingga semuanya Akan segera jadi lebih baik,” ucap Reza.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
