Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara berjanji menyiapkan 1.000 unit rumah Bantuan Pemerintah untuk wartawan.
Bantuan Pemerintah itu berbentuk dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Ara sengaja membagi-bagi peruntukkan rumah Bantuan Pemerintah tersebut, mulai dari guru, tenaga kesehatan (nakes), buruh migran, sampai wartawan.
“Saya Bahkan terus terang lagi berpikir bagaimana membuat program (rumah Bantuan Pemerintah) buat wartawan. Nanti pada waktunya (Berniat diumumkan). Wartawan itu Bahkan Harus (rumah). Bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan, pilar demokrasi keempat,” bebernya dalam MoU Dukungan Perumahan di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3) kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Doakan nanti pada waktunya (diumumkan). Tolong Pak (Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho) dicadangkan buat wartawan ya, pak, ya! Dialokasikan, pertama, saya minta 1.000 (rumah) dulu ya, pak. Nanti langsung dengan wartawan, 1.000,” janji Ara.
Sebelum mengumbar janji kepada wartawan, Ara menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk dukungan 30 ribu rumah Bantuan Pemerintah. Ini bakal diberikan kepada 15 ribu perawat, 10 ribu bidan, serta 5.000 tenaga kesehatan (nakes) lain yang memenuhi syarat.
Ia menegaskan memang ingin Menyediakan kepastian kepada masyarakat yang dianggap berhak mendapatkan bantuan. Di lain sisi, Ara Ingin menyenangkan masyarakat.
“Penjelasannya membuat mereka senang dan membuat jelas dari awal. Hidup ini kan kita buat jelas. Kalau bicara peta jalan, di mana baginya? Ini peta jalannya, dari awal kita Pernah terjadi bagi. Sebelumnya Sama sekali tidak terjadi begitu. Kita lakukan perubahan. Kenapa takut berubah untuk hal yang lebih baik?” jelasnya.
Di lain sisi, ia Kepercayaan Diri dengan Data Tunggal Sosial dan Keadaan Ekonomi Negara (DTSEN) yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut merupakan penyatuan dari Sebanyaknya kementerian/lembaga (K/L) dan bakal dipakai untuk seluruh program bantuan pemerintah.
Anak buah Kepala Negara Prabowo Subianto itu Bahkan senang dengan pemutakhiran data tunggal per tiga bulan.
“Kenapa bisa (ditentukan dari awal kelompok penerima rumah Bantuan Pemerintah FLPP)? Ya karena semuanya Membantu. Datanya di-update tiap tiga bulan. Berarti setahun di-update empat kali,” tutupnya.
(skt/sfr)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
