Jakarta, CNN Indonesia —
Partai berkuasa People Power Party (PPP) menyatakan Tengah membahas pengunduran diri Pemimpin Negara Korea Selatan Yoon Suk Yeol usai drama darurat militer.
Ketua satgas yang mengurusi pengunduran diri Pemimpin Negara, Lee Yang Soo, mengatakan tim mengusulkan Yoon untuk mundur pada Februari atau Maret 2025.
Tim yang dibentuk PPP pada 9 Desember itu Bahkan mengusulkan Pemungutan Suara Rakyat digelar pada April, dua bulan usai Yoon mundur.
Dalam aturan Korsel, mereka Sangat dianjurkan menggelar Pemungutan Suara Rakyat dalam waktu 60 hari usai Pemimpin Negara mundur.
“Kami belum mencapai kesimpulan di seluruh partai dan Berniat Menggelar pertemuan lagi dengan semua anggota Parlemen pada sore hari untuk membahas rencana itu,” kata Lee ke awak media pada Selasa (10/12), dikutip Reuters.
Menurut jadwal Yoon baru Berniat lengser dari kursi kepresidenan pada 2027.
Meskipun demikian, politik di Negeri Ginseng gonjang-ganjing usai Yoon memberlakukan darurat militer pada 3 Desember.
Penetapan itu mendapat penolakan dari parlemen Sampai sekarang warga. Legislator lalu menggelar pleno Istimewa untuk membahas darurat militer dan sepakat menolak.
Tak lama Berikutnya, Yoon mencabut darurat militer. Meskipun demikian, kemarahan warga tak begitu saja sirna.
Warga meminta Yoon mundur dari jabatan Di waktu ini karena dianggap memicu kekacauan.
Sementara itu, partai oposisi yang menguasai parlemen mengajukan mosi pemakzulan. Meskipun demikian saat Pemungutan Suara, PPP walk out sehingga suara tak sampai ambang batas. Pemakzulan terhadap Yoon pun gagal.
Yoon Bahkan menghadapi ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup karena tuduhan melakukan pengkhianatan terhadap negara imbas darurat militer.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
