Pemerintah Buat Satgas Barang Perdagangan Masuk Negeri Ilegal, Besok atau Lusa Jadi

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah Nanti akan membentuk satuan tugas (satgas) penanganan barang Perdagangan Masuk Negeri ilegal di bawah pengawasan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Staf Khusus Mendag Bidang Perjanjian Perdagangan Antar Negara Bara Krishna Hasibuan mengatakan satgas bakal diluncurkan paling lambat satu hari sampai dua hari ke depan. Ia menegaskan prosesnya tinggal menunggu tanda tangan surat keputusan (SK) oleh Mendag Zulhas.

“Kami Pernah mendapatkan masukan dari Kadin, Apindo, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Hippindo, memang jelas barang ilegal itu banyak sekali,” kata Bara dalam Konferensi Pers di Auditorium Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (15/7).

“Misalnya, data Penjualan Barang ke Luar Negeri dari suatu negara, terus data Penjualan Barang ke Luar Negeri Perdagangan Masuk Negeri yang kita miliki dari negara tersebut gap-nya sangat besar. Itu jelas sekali karena barang-barang yang masuk secara ilegal,” tegasnya.

Bara mengatakan Bencana Banjir barang Perdagangan Masuk Negeri ilegal menjadi salah satu biang kerok matinya industri lokal. Ia menyebut harga jual barang ilegal jauh lebih Ekonomis dari produksi dalam negeri.

Ia menjelaskan dalam memberangus barang Perdagangan Masuk Negeri ilegal, satgas Nanti akan menggandeng kementerian/lembaga (K/L) terkait, termasuk Kementerian Perindustrian Sampai sekarang Bea Cukai. Bara menegaskan peran aparat penegak hukum (APH) Bahkan penting dalam satgas ini.

“Aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Jadi, kami Pernah berkoordinasi dengan mereka karena tanpa adanya unsur penegak hukum, tidak Mungkin sekali satgas ini bisa bekerja secara efektif,” tutur Bara.

“Jadi, nanti satgas punya otoritas, misalnya melakukan inspeksi di satu pasar atau toko, ditemukan barang ilegal di situ kemudian kita telusuri kok bisa barang ilegal ini sampai ke toko tersebut. Nanti langsung APH melakukan langkah untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan hukum. Memang, unsur penegakan hukum di satgas ini sangat penting, sangat kuat sekali,” imbuhnya.

Nanti akan tetapi, Bara menyebut Kementerian Perdagangan belum masuk ke strategi atau hal-hal rinci lain. Ia mengatakan satgas tersebut baru dalam fase awal, sehingga belum ada peta wilayah mana saja yang Nanti akan diinvestigasi.

Bara hanya membantah bahwa Kemendag menjadi biang keladi Bencana Banjir Perdagangan Masuk Negeri di Indonesia. Menurutnya, kementerian pimpinan Zulkifli Hasan itu justru aktif membendung masuknya barang Perdagangan Masuk Negeri, termasuk yang ilegal.

“Isu yang sangat ramai akhir-akhir ini, yaitu banyaknya barang Perdagangan Masuk Negeri masuk ke Indonesia menyebabkan kerugian dialami oleh industri domestik. Kami mendapatkan kesan bahwa dengan masuknya barang-barang Perdagangan Masuk Negeri ini sehingga banyak keluhan dari industri lokal, seakan-Nanti akan kesalahan itu ada di Kemendag,” jelasnya.

“Padahal, kami ingin meluruskan bahwa sebetulnya selama beberapa tahun terakhir ini Kemendag aktif melakukan berbagai hal untuk bisa melindungi industri lokal,” tutup Bara.

(skt/pta)