Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap sinyal positif pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bantuan Pemerintah, Pertalite, tidak dikenakan bagi taksi online. Sekalipun demikian ada wacana pengecualian bagi taksi online kelas mewah dan terkait hal ini dikatakan butuh pengawasan.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono mengungkap pembahasan soal pembatasan Pertalite untuk taksi online masih dilakukan.
“Kemarin kalau enggak salah, masih pembahasan taksi online. Mereka dikenakan (BBM Bantuan Pemerintah), tapi pengawasannya itu,” kata Agus di Jakarta, Rabu (10/7), diberitakan Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus merespons hal itu saat ditanya tentang revisi Peraturan Kepala Negara 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang bakal menjadi dasar regulasi pembatasan Pertalite.
Ia Bahkan melempar sinyal bahwa pemerintah Nanti akan membatasi Pertalite Mengikuti volume silinder mesin kendaraan (cylinder capacity/cc) dan jenisnya. Kata Agus pihaknya tak ingin penyaluran BBM Bantuan Pemerintah berjalan tanpa pengawasan.
Ia menambahkan taksi online kelas mewah tak berhak menggunakan Pertalite.
“Siapa sih pengguna yang layak dilindungi? Yang paling dasar Merupakan kendaraan-kendaraan kan kendaraan umum dan untuk yang kendaraan masyarakat menengah,” ujar Agus.
Revisi regulasi dikatakan sejauh ini belum terbit, walau demikian pemerintah rencananya bakal memberlakukan pembatasan Pertalite mulai 17 Agustus 2024.
Wacana itu dilempar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal Luhut Binsar Pandjaitan saat membahas tentang efisiensi pemerintah, Pertamina dan pemberian Bantuan Pemerintah dari pemerintah yang tak pada tempatnya.
“Serta pemberian Bantuan Pemerintah yang tidak pada tempatnya. Itu Pada Di waktu ini Pertamina Pada Di waktu ini sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini, kita Pernah terjadi bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapat Bantuan Pemerintah itu Nanti akan bisa kita kurangi,” kata Luhut di unggahan akun media sosialnya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).
(fea/fea)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
