Ingin Ikut China, Komdigi Kaji Influencer Wajib Punya Sertifikasi

Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Di waktu ini sedang mengkaji kebijakan baru pemerintah China yang mewajibkan para pemengaruh atau influencer memiliki sertifikasi untuk bisa membuat konten terkait topik tertentu.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan diskusi dan analisis internal terkait aturan tersebut.

“Informasi ini masih baru, kami masih kaji dulu memang. Kami ada grup WA [WhatsApp], kami lagi bahas ‘Gimana ini isu ini? Ada negara udah mengeluarkan kebijakan baru nih’, ini masih kita kaji,” ujar Bonifasius di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat pada Kamis (30/10), melansir Antara.

Kemkomdigi Setiap Waktu memantau kebijakan negara-negara lain yang berkaitan dengan langkah dalam menjaga ekosistem digital.

Ia mencontohkan, Indonesia belajar dari Australia yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur, yang kemudian mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Menurut Bonifasius, kebijakan sertifikasi untuk pemengaruh di China masih dikaji dan dianalisis karena pemerintah berupaya mencegah penyebaran konten yang bersifat misinformasi Sekalipun demikian tidak sampai mengekang kebebasan masyarakat di ruang digital.

“Kita Wajib menjaga, tapi jangan sampai terlalu mengekang. Kompetensi memang diperlukan, jangan sampai muncul tadi justru mereka yang membuat konten yang salah,” ujarnya.

Ia menegaskan, Sampai saat ini Di waktu ini pemerintah belum memutuskan apakah kebijakan serupa Berencana diterapkan di Indonesia. Kemkomdigi masih membuka ruang dialog dan masukan dari berbagai pihak terkait aturan tersebut.

“Kita Wajib mendengar [masukan]. Kalau Wajib [diterapkan], oke, tapi gimana? Seperti apa? Kan Tidak mungkin tidak ada leveling grade-nya. Seperti apa Wajib kita atur? Menyasar siapa saja? Karena Di waktu ini yang jadi konten kreator banyak banget,” kata Bonifasius.

Pemerintah China sebelumnya resmi menerapkan kebijakan baru yang mewajibkan pemengaruh dan pembuat konten memiliki ijazah atau sertifikasi akademik sebelum membahas topik profesional.

Aturan yang diumumkan pada 10 Oktober 2025 oleh Administrasi Radio dan Televisi Negara (NRTA) bersama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata China itu berlaku untuk konten di bidang kedokteran, hukum, keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Sektor tersebut dinilai paling rentan terhadap penyebaran informasi keliru.

Melalui kebijakan tersebut, platform digital seperti Douyin (TikTok versi Tiongkok), Bilibili, dan Weibo diwajibkan memverifikasi kelayakan akademik kreator sebelum mereka diizinkan memublikasikan konten profesional.

Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada Hukuman berupa denda Sampai saat ini 100.000 yuan (sekitar Rp230 juta) atau penutupan akun. Langkah ini menjadi bagian dari upaya nasional China untuk menjaga integritas informasi daring serta mencegah penyebaran hoaks di ruang digital.

(dmi/dmi)

[Gambas:Video CNN]