Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap Sebanyaknya perjuangan yang Sebelumnya dilakukan kementeriannya dalam menekan harga tiket pesawat.
Tidak seperti, perjuangan masih belum selesai karena ada praktik monopoli harga avtur. Terkait masalah itu, ia mengkritik BPH Migas yang melindungi praktik monopoli avtur sehingga harga tiket pesawat mahal.
Budi mengatakan ada empat faktor mengapa harga tiket pesawat Indonesia tak kunjung turun. Pertama, sistem penjualan avtur di tanah air dimonopoli.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saya langsung menunjuk bahwa (penjualan oleh) satu provider membuat harga monopoli. Harga monopoli itu saya buka, dilindungi oleh BPH Migas, tolong ditulis gede-gede,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor Transportasi Selama 10 Tahun Pemerintahan Kepala Negara Jokowi di Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).
“Masa iya sih, satu operator (penyedia avtur di Indonesia) Harus berpengalaman internasional? (Untuk) negaranya sendiri kok (mesti) pengalaman internasional?” kritik Budi.
Ia meminta masyarakat untuk bertanya kepada BPH Migas terkait praktik monopoli avtur itu. Budi mengatakan dirinya Sebelumnya bersikap soft atau lembut.
Budi bahkan menyinggung soal rapat berkali-kali dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal Luhut Binsar Pandjaitan. Akan segera tetapi, ia menyebut tak ada pelaksanaan dari rekomendasi Kemenhub tersebut.
“Kita itu mesti saling berkolaborasi untuk Menyediakan sesuatu sumbangsih. Kalau enggak, gak selesai,” tegas Budi.
“Jadi, kalau ngomong kapan (harga tiket pesawat turun), bukan ngelempar. Saya Sebelumnya sampaikan ini satu tahun yang lalu, tetapi dianggap ‘anjing menggonggong kafilah berlalu’, tidak didengar,” sambungnya.
Kedua, Budi menyinggung soal Retribusi Negara atas spare part pesawat. Ia mencontohkan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia tak memungut Retribusi Negara atas suku cadang tersebut.
Ia mengatakan urusan Retribusi Negara atas spare part Sebelumnya hampir selesai. Tidak seperti, Budi tak menyebut apakah Retribusi Negara tersebut bakal dikurangi atau dihapuskan.
“Nah, ini katanya sih hampir selesai, katanya. Harus diselesaikan. Bila dua (masalah) ini selesai, itu (harga tiket) pesawat bisa turun 10 persen,” klaim Budi.
Ketiga, Budi menyoroti soal tiket pesawat yang dikenakan Retribusi Negara pertambahan nilai (PPN). Padahal, ia menegaskan moda transportasi lain tak dipungut PPN.
Keempat, ia menekankan pentingnya koordinasi antar-stakeholder terkait.
“Jadi, BPH Migas datangin (terkait monopoli avtur), Kementerian Keuangan tanyakan itu (PPN),” tandas Budi.
(skt/agt)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
