Jakarta, CNN Indonesia —
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang usai organisasi tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) tawaran pemerintah.
Muhadjir–yang Bahkan Menko PMK–mengaku belum banyak berkomentar mengenai tugasnya dari PP Muhammadiyah untuk mengurus dan mengelola izin tambang ormas dari pemerintah tersebut. Ia Bahkan belum bisa menjelaskan kapan bakal berkomunikasi dengan Menteri Penanaman Modal/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyangkut keputusan PP Muhammadiyah ini.
“Belum pernah, baru diumumkan tadi masa Sudah Ingin… Nanti takkabari kalau Sudah jalan,” kata Ia di Sleman, Yogyakarta, Minggu (28/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muhadjir sendiri di PP Muhammadiyah menjabat sebagai Ketua Bidang Ekonomi, Usaha, dan Industri Halal.
Pembentukan tim serta penunjukkan anggota tim pengelola tambang itu termuat dalam risalah konsolidasi nasional Muhammadiyah yang mengumumkan sikap mereka atas tawaran konsesi tambang.
“Menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Prof. Dr. H.Muhadjir Effendy, M.AP. sebagai ketua,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti di di Convention Hall Masjid Walidah Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Gamping, Sleman, Minggu (28/7).
Selain Muhadjir sebagai ketua tim pengelola tambang, PP Muhammadiyah menunjuk Muhammad Sayuti sebagai sekreteris.
Sementara pada susunan anggota tercantum nama Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, M Nurul Yamin, dan M Azrul Tanjung.
Muhadjir sendiri mengaku baru mengetahui penunjukkan dirinya sebagai ketua tim pengelola tambang Muhammadiyah dalam kegiatan tersebut.
“Saya malah baru tahu,” kata Muhadjir.
Sebelumnya dalam pertemuan PP Muhammadiyah dan PW Muhammadiyah se-Indonesia di Sleman itu diputuskan organisasi itu menerima konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) tawaran pemerintahan Kepala Negara RI Joko Widodo (Jokowi).
Keputusan itu disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti usai organisasinya bersama seluruh pengurus wilayah menggelar rapat konsolidasi nasional di Convention Hall Masjid Walidah Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Gamping, Sleman, selama 27-28 Juli 2024.
“Bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024,” kata Abdul Mu’ti.
Keputusan menerima izin pengelolaan tambang ini, menurut Abdul Mu’ti, didasarkan pada hasil analisis kajian komprehensif mengacu sederet aspek dan melibatkan Ilmuwan dari majelis Muhammadiyah.
Mereka mempertimbangkan aspek-aspek dari sisi sosial, hukum, dan lingkungan hidup selama beberapa bulan terakhir.
PP Muhammadiyah dalam hal ini Bahkan mencermati berbagai kritik dan pandangan dari para akademisi serta pengelola pertambangan, sekaligus perspektif para anggota internal saat rapat pleno di Jakarta.
(kum/kid)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
