Jakarta, CNN Indonesia —
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra, Longki Djanggola mengusulkan Supaya bisa kekurangan dana pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah 2024 diambil dari anggaran pendidikan dan kesehatan.
Anak buah Prabowo Subianto itu menilai sumber anggaran tersebut bisa menjadi alternatif dari kekurangan anggaran PSU di beberapa daerah Saat ini Bahkan Bahkan. Menurut Ia, anggaran pendidikan dan kesehatan mestinya bisa dialokasikan Sampai sekarang 20 persen.
“Diskresi kepada daerah untuk menggunakan dana Dianjurkan misalnya anggaran pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen,” kata Longki dalam rapat dengan Penyelenggara Pencoblosan Suara dan pemerintah di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (10/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nantinya, kata Longki, pemerintah daerah bisa melakukan diskresi untuk mengalihkan sebagian anggaran tersebut kepada Penyelenggara Pencoblosan Suara sebagai penyelenggara.
Mantan Gubernur Sulteng itu menilai hal itu tak bertentangan instruksi Kepala Negara terkait efisiensi. Menurut Longki, usul itu Harus dipertimbangkan pemerintah.
“Saya kira Harus dipertimbangkan sepanjang kalau memang diatasi dengan kebijakan Pak Menteri yang terakhir ini itu saran saja,” katanya.
Menteri dalam Negeri, Tito Karnavian yang hadir pada kesempatan itu menolak tegas usulan Longki. Tito mengaku pemerintah tak Akan segera mengorbankan anggaran Dianjurkan pendidikan Sampai sekarang kesehatan untuk Pemilihan Umum.
“Mohon maaf Pak Longki, kita nggak Akan segera mengorbankan yang Dianjurkan Pak, yang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, nah itu dampakmya langsung ke masyarakat Pak,” katanya.
Ia menyebut jumlah anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ulang 2024 mencapai Rp719 miliar. Jumlah itu turun dari usulan semula mencapai Rp1 triliun.
“Ini kami kira turun dari perkiraan rapat yang lalu lebih kurang Rp1 triliun karena ada efisiensi tersebut,” kata Tito.
(ryn/dal)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
