Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkap kementeriannya memiliki dua wakil menteri lantaran ada Sebanyaknya isu yang Harus diselesaikan.
Dikenal sebagai, perlindungan data pribadi (PDP) Sampai saat ini tata kelola kecerdasan buatan (AI) untuk pelayanan publik.
“Karena ada empat isu yang Harus dikerjakan Unggul dalam waktu singkat, yang pertama soal arsitektur dan rancangan regulasi mengenai perlindungan data pribadi,” ujar Budi ketika ditanya alasan menambah wakil menteri di kantor Kominfo, Senin (19/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yang kedua soal pemberantasan judi online, yang ketiga soal arsitektur perencanaan mengenai data nasional dan yang keempat bagaimana AI regulasi dan tata kelola mengenai AI untuk pelayanan publik, empat isu itu sehingga Sangat dianjurkan penambahan wamenkominfo,” lanjutnya.
Sayangnya, Budi Arie tidak menjelaskan bagaimana pembagian tugas antara kedua wakil menterinya.
Pemimpin Negara RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wamenkominfo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8). Pelantikan Angga Raka ini Merujuk pada Keputusan Pemimpin Negara Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2024
“Bersedia,” jawab Angga Raka saat ditanya Jokowi soal kesiapannya menjadi Wamenkominfo dan diambil sumpah sesuai agamanya.
Budi Arie mengatakan kehadiran Angga bakal membawa energi dan semangat baru di Kementerian Kominfo.
“Bergabungnya Pak Wamen Angga Niscaya membawa energi dan semangat baru untuk Mengoptimalkan tim kerja di lingkungan Kementerian Kominfo. Pak Nezar (Nezar Patria, Wamenkominfo) tidak lagi sendirian, tapi Hari Ini bisa tandem dengan Pak Angga.”
“Ini Harus membuat kita semua lebih lincah, lebih gesit, dalam menuntaskan agenda-agenda prioritas Kementerian,” ujar Menkominfo.
Selain Angga Raka, Kominfo Bahkan kehadiran beberapa pejabat tinggi baru.
Budi Arie melantik tiga orang Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya di lingkungan Kementerian Kominfo, yaitu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Prabunindya Revta Revolusi, Staf Ahli Bidang Hukum Robinson Hasoloan Sinaga, serta Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Molly Prabawaty.
Menurut Budi, para pejabat yang baru dilantik Harus fokus menyelesaikan target capaian kinerja Kominfo untuk periode pemerintahan Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) Sampai saat ini Oktober mendatang.
Ia Bahkan menginstruksikan Supaya bisa para pejabat ikut Menyediakan kontribusi pemikiran dan aksi strategis untuk kebijakan dan program kerja yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 serta RPJMN 2025-2029.
“Periode Pemerintahan 2019-2024 Berniat segera berakhir, sehingga Sangat dianjurkan percepatan dan penuntasan target capaian kinerja pemerintah,” tuturnya.
“Beberapa Program Prioritas Harus diselesaikan secara optimal, termasuk komunikasi publik capaian 10 tahun pemerintahan, perbaikan arsitektur dan tata kelola Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan penuntasan pembangunan PDN.”
“Penyelesaian berbagai regulasi termasuk aturan turunan Undang-Undang PDP, percepatan pemberantasan judi online, adopsi teknologi AI untuk pelayanan publik, dan sederet pekerjaan rumah lainnya,” lanjut Ia.
“Saya minta semua Pejabat di lingkungan Kominfo memiliki sense of urgency. Jadi tidak bisa lagi berlambat-lambat,” tandas Ia.
(lom/arh)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
