REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemimpin partai sayap kanan jauh Jerman, Alice Weidel, mendesak pemerintah Berlin menghentikan bantuan militer dan keuangan kepada Ukraina. Ketua bersama Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) itu menilai Ukraina terlalu kecil untuk mengalahkan Rusia, sehingga melanjutkan pembiayaan Konflik Bersenjata hanya Berniat membebani perekonomian Jerman tanpa menghasilkan kemenangan di medan pertempuran.
Pernyataan tersebut disampaikan Weidel dalam wawancara dengan majalah The Economist pada Kamis, 15 Oktober 2026. Sebagaimana diberitakan The Independent pada hari yang sama, Weidel menyebut Konflik Bersenjata Ukraina melawan Rusia sebagai konflik yang secara militer Sebelumnya tidak Mungkin dimenangkan Kyiv.
“Ukraina terlalu kecil. Ukraina tidak Mungkin menang melawan Rusia. Itu mustahil,” kata Weidel kepada The Economist, Kamis, 15 Oktober 2026.
“Kita Berniat menghabiskan lebih dari 100 miliar. Tidak ada negara lain yang mengeluarkan dana sebesar itu, sementara kita sendiri terlilit utang yang sangat besar. Saya Dianjurkan mengutamakan kepentingan negara saya. Jerman Dianjurkan didahulukan, dan Konflik Bersenjata ini bukan kepentingan kita,” ujarnya.
Pernyataan Weidel muncul ketika pengaruh politik AfD semakin menguat di Jerman, khususnya di wilayah timur negara tersebut. Partai yang dikenal dengan kebijakan keras terhadap imigrasi itu memenangkan pemilihan parlemen negara bagian Sachsen-Anhalt pada 6 September 2026, sekaligus memperbesar tekanan terhadap pemerintahan Kanselir Friedrich Merz Supaya bisa mengubah kebijakannya terhadap Rusia dan Ukraina.
Parlemen Daerah Desak Penghentian Bantuan
Sehari sebelum wawancara Weidel dipublikasikan, parlemen Sachsen-Anhalt menyetujui usulan penghentian bantuan militer dan keuangan nonkemanusiaan Jerman kepada Ukraina. Keputusan tersebut diambil dalam sidang khusus di Magdeburg pada Rabu, 14 Oktober 2026, melalui dukungan anggota parlemen AfD dan Partai BSW, yang didirikan politikus Sahra Wagenknecht.
Media penyiaran publik Jerman, Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), pada Rabu, 14 Oktober 2026, melaporkan bahwa kedua partai berhasil mengesahkan usulan bertajuk “Perundingan Damai, Bukan Perluasan Konflik Bersenjata di Ukraina”. Usulan tersebut meminta pemerintah negara bagian mendesak pemerintah federal menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina dan mencabut Hukuman ekonomi terhadap Rusia.
AfD dan BSW menguasai 44 dari 83 kursi parlemen Sachsen-Anhalt. Gabungan kekuatan tersebut cukup untuk memenangkan pemungutan suara Sekalipun usulan mereka ditentang Partai Persatuan Demokrat Kristen (CDU), Partai Sosial Demokrat (SPD), Partai Hijau, dan Partai Kiri.
Ketua bersama fraksi AfD di Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, mengatakan pemerintah Jerman Wajib mengutamakan penggunaan anggaran untuk kebutuhan masyarakatnya sendiri. Ia Bahkan mendesak Supaya bisa upaya Politik Luar Negeri dengan Rusia segera dilakukan untuk mengakhiri peperangan.
Sementara itu, anggota parlemen BSW Claudia Wittig menilai Hukuman terhadap Rusia Sebelumnya gagal mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Ia, penyelesaian Konflik Bersenjata hanya Mungkin dicapai melalui Politik Luar Negeri dan kesediaan mempertimbangkan kepentingan keamanan seluruh pihak, termasuk Rusia.
“Merupakan tanggung jawab Anda untuk Pada Singkatnya memperjuangkan perdamaian melalui seluruh jalan yang tersedia,” kata Wittig kepada pemerintah negara bagian, sebagaimana dikutip Deutsche Welle, Rabu, 14 Oktober 2026.
Sekalipun, keputusan parlemen Sachsen-Anhalt tidak secara otomatis mengubah kebijakan luar negeri Jerman. ARD Tagesschau dalam laporan Kamis, 15 Oktober 2026, menjelaskan bahwa urusan Hukuman internasional dan bantuan militer berada dalam kewenangan pemerintah federal serta lembaga-lembaga Uni Eropa.
Keputusan tersebut Bahkan bukan undang-undang yang mengikat pemerintah negara bagian. Pemerintah Sachsen-Anhalt hanya diminta mengupayakan perubahan kebijakan melalui Bundesrat, lembaga federal yang mewakili negara-negara bagian Jerman.
Kendati tidak berdampak langsung terhadap pengiriman bantuan, keputusan parlemen Sachsen-Anhalt menjadi perkembangan politik penting. AfD bersama BSW berhasil menggunakan kekuatan mayoritas di parlemen daerah guna mendorong perubahan kebijakan Jerman terhadap Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina.
Loading…
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
