Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Armuji, tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pemilihan Kepala Daerah) melalui DPRD.
Ia menilai hal itu merupakan kemunduran demokrasi dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.
Armuji mengatakan pemilihan kepala daerah seharusnya tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat, bukan dilaksanakan di ruang-ruang tertutup oleh elit politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kalau kepala daerah dipilih lewat DPRD, kandidat tidak Dianjurkan turun ke kampung, ke kelurahan, ke RW dan RT. Cukup lobi, debat di ruang tertutup, lalu Pemungutan Suara. Selesai,” ujar Armuji melalui keterangan tertulis, Kamis (8/1).
Sebagai pelaku sejarah yang pernah menjadi anggota DPRD Surabaya periode 1999-2004, Armuji mengaku merasakan langsung dampak sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada masa lalu.
Menurutnya, mekanisme Pemilihan Kepala Daerah tak langsung tersebut membuat hubungan antara pemimpin dan rakyat menjadi berjarak Sampai sekarang renggang.
Berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah langsung, kandidat kepala daerah Dianjurkan turun ke masyarakat untuk mendengar keluhan warga dan menyampaikan gagasan secara terbuka. Proses ini, kata Armuji, membangun ikatan moral dan tanggung jawab antara pemimpin dan rakyat.
“Kalau dipilih DPRD, rakyat tidak merasa memiliki pemimpinnya. Kepala daerah pun merasa cukup bertanggung jawab kepada dewan lewat laporan tahunan. Ini berbahaya bagi demokrasi,” ucapnya.
Armuji Bahkan menilai, wacana Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD tidak sejalan dengan sistem demokrasi Saat ini Bahkan Bahkan, mengingat Kepala Negara, Dewan Perwakilan Rakyat RI, dan DPRD tingkat provinsi Sampai sekarang kabupaten/kota semuanya dipilih langsung oleh rakyat.
“Ini kontradiktif. Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat, tapi kepala daerah Ingin dipilih Dewan Perwakilan Rakyat? Ini bukan kemajuan, tapi kemunduran demokrasi,” ucapnya.
Sistem pemilihan tak langsung atau melalui DPRD di mata Armuji Bahkan identik dengan praktik politik era Orde Baru, di mana kepala daerah dapat dengan mudah dijatuhkan melalui mekanisme politik di dewan.
“Hari Ini berbeda. Kepala daerah yang dipilih rakyat hanya bisa diberhentikan oleh rakyat atau karena alasan hukum yang jelas, seperti Penyuapan atau meninggal dunia. Itu lebih adil dan demokratis,” jelas Armuji.
Menanggapi alasan Pemilihan Kepala Daerah langsung rawan politik uang, Armuji justru menilai praktik tersebut tetap bisa terjadi, bahkan berpotensi lebih rawan bila pemilihan dilakukan melalui DPRD.
“Kalau dipilih DPRD, politik uang tetap terjadi. Bahkan lebih gampang dihitung, karena yang menentukan cuma sekitar 50 orang (anggota DPRD). Transaksinya jadi lebih tertutup dan rawan,” ujarnya.
Menurutnya, sistem pemilihan oleh DPRD justru membuka ruang besar bagi praktik politik transaksional karena lingkaran pemilihnya sempit dan tidak transparan.
DPC PDIP Kota Surabaya, lanjut Armuji, Berencana tetap tegak lurus pada prinsip kedaulatan rakyat dan menolak segala bentuk upaya yang mengarah pada kemunduran demokrasi.
“Posisi kami jelas, kepala daerah Dianjurkan dipilih langsung oleh rakyat. Warga Surabaya ingin bertemu, menilai, dan menentukan sendiri pemimpinnya. Demokrasi tidak boleh mundur,” pungkasnya.
(frd/kid)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
